Mengenal Hukum di Indonesia Dari Berbagai Sudut Pandang Berita

Sejak memploklamirkan diri sebagai negara yang merdeka pada 17 Agustus 1945, Indonesia menyatakan diri sebagai negara dengan menganut paham Negara yang berdasarkan hukum. Hal ini tercermin dalam pasal 1 ayat 3 Undang- Undang dasar 1945 hasil amandemen yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Tentunya gagasan Negara Hukum yang dianut oleh Indonesia  bukanlah tanpa sebab. Disini berkaitan erat dengan tujuan dan cita luhur pada pendiri bangsa yang menginginkan Indonesia menjadi negara yang berkeadilan dan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan.

Dalam musyawarah Nasional III Persahi pada Bulan Desember 1966 di Jakarta, para sarjana hukum Indonesia telah menyepakati sifat dan ciri-ciri dari negara hukum Indonesia. Terkait sifatnya, Negara Hukum mempunyai sifat yaitu pembatasan dalam bertindak para alat perlengkapan negara yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Pembatan bertindak ini dimaksudkan agar tindakan kesewenag-wenangan oleh alat perlengkapan negara dapat dihindarkan.

Ciri Negara Hukum

Sedangkan pada ciri negara hukum sendiri, para Sarjana menyepakati 3 ciri negara hukum sebagai berikut:

  1. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia yang mengandung persamaan di bidang politik, hukum, ekonomi, dan kebudayaan.
  2. Peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh sesuatu kekuasaan atau kekuatan apapun
  3. Legalitas dalam segala bentuknya.

Berdasarkan sifat dan ciri-ciri dari negara hukum, pada saat ini, keadaan hukum di Indonesia sangatlah tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati oleh para sarjana. Praktek kewewenag-wenangan para penyelenggara negara sudah tak asing lagi di Negara ini, terbukti dengan maraknya praktek KKN oleh pejabat sebagai penyelenggara negara.

Berbagai Bukti Soal Hukum Dalam Berita Hari Ini

Bukti lain tidak relevannya situasi bernegara saat ini dengan konsep negara hukum adalah praktek keadilan yang tak lagi indepeden. Seperti halnya hakim yang mudah menjual keputusan, aparat peegak hukum yang gambang disuap, dan lain sebagainya, mencerminkan wajah berhukum di Indonesia sangatlah buram. Sehingga hukum yang hakikatnya bertujuan untuk menjamin kepastian, kemanfaatan dan keadilan berubah menjadi hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas.

Keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum hanya dapat dirasakan oleh para elit dan borjuis saja. Sedangkan bagi para si miskin dan si papa hukum hanyalah senjata yang menakutkan dan sewaktu-waktu dapat menggambil kemerdekaannya.

Dengan berbagai fenomena yang terjadi saat ini di indonesia semakin mencerminkan penegakan hukum di Indonesia mengalami kebobrokan fungsi. Pengadilan yang sejatinya sebagai penyelesai masalah tak menjalankan fungsi dan kewenangannya secara utuh. Ia hanya sebagai  pemuas hasrat kalangan elit untuk mengkriminalisasi  si papa.

Pada kasus  nenek Minah misalnya, nenek renta ini mendapatkan ganjaran pidana setelah menjalani berbagai proses peradilan dengan dakwaah melakukan pencurian 3 butir kakao yang nilainya tak seberapa di perkebunan dekat ladangnya. Coba bandingkan dengan ganjaran pidana yang diterima oleh mafia koruptor yang mengambil uang negara bermilyar-milyar, pengadilan hanya memutus beberapa tahun penjara saja.

Dengan demikian jika berita hari ini menyebutkan Indonesia sebagai negara, masih pantaskah?. Hanya anda sendirilah yang dapat menentukan jawabannya.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *